Wakil Menteri Sosial (Wamenkes), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah penyediaan perumahan yang tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan beliau saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR).
Wamenkes Agus Jabo menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bukan merupakan kementerian teknis pembangunan infrastruktur, melainkan berfokus pada pengentasan kemiskinan. Namun, tingginya permintaan dari masyarakat mendorong Kemensos untuk turut berperan dalam program renovasi rumah dan sanitasi.
Kemensos telah menjalankan program Rumah Layak Huni, namun kuotanya sangat terbatas. Pada tahun 2025, misalnya, kuota hanya mencapai 1.500 unit, jauh dari jumlah kebutuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat dengan kementerian lain, khususnya KemenPUPR, untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif.
Sinergi Antar Kementerian: Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan. KemenPUPR memiliki keahlian dan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur, sementara Kemensos memiliki data dan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat miskin. Dengan menggabungkan kekuatan kedua kementerian ini, diharapkan program perumahan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Kemensos, dalam skema yang berjalan, memprioritaskan pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan kumuh. Banyak warga miskin masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga menjadi prioritas utama dalam program ini. Selain itu, perbaikan sanitasi di lingkungan masyarakat miskin juga menjadi fokus utama.
Contoh Program Kolaboratif: Kampung Nelayan Sejahtera
Salah satu contoh sukses kolaborasi adalah pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Program ini melibatkan Kemensos, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Baznas, dan instansi terkait lainnya. Pembangunan difokuskan pada penyediaan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.
Program ini menargetkan pembangunan 93 unit rumah di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, dengan total anggaran Rp9,3 miliar. Progres pembangunan saat ini telah mencapai 95 persen dan ditargetkan selesai pada 1 Juni 2025. Keberhasilan program ini menjadi bukti nyata efektifitas sinergi antar lembaga dalam mengatasi masalah perumahan di daerah rawan bencana.
Peran Kemensos sebagai Pendukung dan Pentingnya Koordinasi
Wamenkes Agus Jabo menegaskan peran Kemensos sebagai pendukung dalam pembangunan perumahan. Karena Kemensos identik dengan penanganan kemiskinan, banyak masyarakat yang langsung mengadu ke Kemensos terkait masalah perumahan. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas yang jelas antara kementerian terkait agar program dapat berjalan efektif dan efisien.
Rapat koordinasi yang diadakan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program antar kementerian. Harapannya, penyediaan rumah layak huni dapat menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem, sesuai arahan Presiden. Pentingnya kerja sama dengan KemenPUPR dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan juga ditekankan.
Model Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang rawan bencana, khususnya kampung nelayan di sepanjang garis pantai. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang intensif, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.
Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai mekanisme pendanaan, pengembangan teknologi bangunan tahan bencana, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan keberlanjutan program. Evaluasi berkala dan adaptasi terhadap kondisi di lapangan juga sangat penting agar program tetap relevan dan efektif.
