Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menyoroti lambannya perbaikan jalan nasional penghubung Jambi dan Sumatera Barat di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Kerusakan parah dan putusnya jalan sejak 1 Maret 2025 mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Hampir dua bulan setelah kejadian, progres perbaikan baru mencapai 64 persen. Ketidakmaksimalan penanganan di lapangan ini menjadi perhatian serius bagi Edi Purwanto. Ia menekankan perlunya percepatan perbaikan mengingat pentingnya jalur tersebut bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Jalan Nasional Jambi-Sumbar: Aorta Perekonomian Daerah
Jalan nasional ini bukan sekadar akses vital bagi masyarakat sehari-hari, tetapi juga merupakan urat nadi perekonomian Jambi dan Sumatera Barat. Jalur ini berperan krusial dalam distribusi logistik dan perdagangan antar daerah. Putusnya jalan mengakibatkan lonjakan biaya operasional, keterlambatan pengiriman barang, dan hambatan distribusi bahan pangan.
Pengusaha logistik merasakan dampak langsung dari kerusakan jalan ini. Keterlambatan pengiriman berdampak pada kerugian finansial, penurunan kualitas barang yang mudah rusak, dan ketidakpastian jadwal pengiriman. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga barang di pasaran.
Dampak Sosial Ekonomi yang Signifikan
Selain dampak ekonomi, putusnya jalan juga berdampak pada aspek sosial masyarakat sekitar. Akses ke layanan kesehatan dan pendidikan terhambat. Aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat terganggu, mengakibatkan penurunan pendapatan dan kualitas hidup.
Perlu adanya kompensasi dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak selama proses perbaikan berlangsung. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap terjaga meskipun akses jalan terhambat.
Peran Pemerintah dalam Percepatan Perbaikan
Edi Purwanto mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Percepatan perbaikan jalan membutuhkan strategi yang terukur dan komprehensif, bukan hanya mengandalkan pengerjaan teknis di lapangan.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kendala teknis yang dihadapi perlu diinformasikan secara terbuka kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami proses perbaikan dan memberikan dukungan yang diperlukan.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah perlu mencari alternatif jalur sementara untuk mengurangi dampak putusnya jalan. Hal ini dapat berupa perbaikan jalan alternatif atau penyediaan transportasi alternatif bagi masyarakat dan pengusaha logistik.
Dalam jangka panjang, perlu dilakukan kajian mendalam terkait penyebab kerusakan jalan dan langkah-langkah pencegahan kerusakan serupa di masa mendatang. Peningkatan kualitas konstruksi jalan dan pemeliharaan rutin sangat penting untuk memastikan kelancaran transportasi dan perekonomian daerah.
Komisi V DPR RI akan terus memantau perkembangan perbaikan jalan dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Harapannya, permasalahan ini dapat segera terselesaikan dan masyarakat dapat kembali menikmati akses jalan yang layak.
