Sektor pertanian berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 11,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024. Posisi ini menjadikan pertanian sebagai penyumbang terbesar ketiga PDB setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan, menunjukkan kontribusi signifikannya bagi perekonomian nasional.
Keberhasilan sektor pertanian bahkan melampaui kontribusi sektor konstruksi dan pertambangan. Hal ini didorong oleh komoditas unggulan seperti tembakau, kakao, dan kopi yang tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga berdampak positif pada industri pengolahan dan manufaktur. Industri ini menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Strategi Pemerintah Mendukung Pertanian
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani komoditas prioritas. Salah satu fokusnya adalah petani tembakau, dengan pemberian bantuan alat pascapanen dan pengolahan. Program kemitraan dengan perusahaan pengolahan juga dijalankan untuk menjamin kepastian pasar dan harga yang menguntungkan petani.
Kemitraan ini memberikan akses petani terhadap teknologi, modal, dan pelatihan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hasil panen dan daya saing produk tembakau di pasar. Dengan dukungan yang terintegrasi ini, diharapkan kesejahteraan petani tembakau akan meningkat secara signifikan.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga menjadi instrumen penting dalam mendukung petani tembakau. Dana ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani, mendorong peningkatan produktivitas, dan membantu mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian modern.
Tantangan dan Peluang Sektor Pertanian
Meskipun menunjukkan kontribusi besar, sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah kelemahan sistem pengumpulan data, khususnya data perkebunan. Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif.
Sistem pengumpulan data yang terpisah antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat menyebabkan kesulitan dalam membuat gambaran komprehensif tentang kondisi sektor pertanian secara keseluruhan. Integrasi data ini perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pemantauan program pemerintah.
Selain itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung industri dalam negeri agar mampu membeli komoditas pertanian dengan harga bersaing dan menguntungkan petani. Kebijakan proteksionis yang merugikan produsen dalam negeri harus dihindari. Fokus harus diberikan pada insentif untuk meningkatkan industri pengolahan.
Kebijakan yang Berpihak pada Petani
Kebijakan yang berpihak pada petani harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah akses petani terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar. Hal ini akan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia di pasar global.
Penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberagaman hayati. Praktik pertanian berkelanjutan harus didorong untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan juga sangat penting.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan terintegrasi, serta peningkatan efisiensi dan teknologi, sektor pertanian Indonesia berpotensi untuk berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk selalu mengevaluasi dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan petani.
Di masa depan, perlu adanya peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha pertanian mereka, akses yang lebih mudah ke informasi pasar, serta pengembangan produk olahan pertanian yang bernilai tambah tinggi. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani sendiri, maka cita-cita untuk memajukan sektor pertanian dapat terwujud.
