BOGOR, Detikcoy.com — Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019.
Dalam acara ini, kata Tito, akan dilakukan sinkronisasi visi misi dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan dari pusat dengan daerah.
"Intinya adalah arahan dari Bapak Presiden, sejumlah menteri, menko, KPK, DPK, penegak hukum, Panglima TNI dan Kapolri," kata Tito Karnavian.
Beberapa hal disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019.
“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ujar Presiden.
Ia juga menegaskan, kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.
“Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” ucapnya.
Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai.
Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.
“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini,” ujar Presiden.
Presiden juga mengungkapkan, ia banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.
Di acara yang sama ketika kami konfirmasi via WA Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si menyampaikan sangat bersyukur dengan adanya rakornas yang mempertemukan semua pimpinan pengambil kebijakan.
"Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dan merubah mindset serta berkomitmen bersama untuk melakukan reformasi yang nyata untuk mengawal pembangunan ke depan," kata Bupati Wajo.
Sumber : Humas Pemkab Wajo / Biro Pers Istana Kepresidenan,
Editor : A2W.