Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting kepada 1.500 pimpinan BUMN dalam Town Hall Danantara Indonesia 2025. Acara yang bertajuk “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN Bersama Danantara Indonesia” ini diselenggarakan di JCC, Senayan, pada Senin, 28 April 2025.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pengelolaan Danantara sebagai aset bangsa yang vital. Transparansi dan tata kelola yang ketat menjadi kunci utama dalam pengelolaannya. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan.
Presiden Prabowo optimis bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola kekayaan negara, memiliki potensi besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Potensi Kekayaan Danantara dan Manfaatnya bagi Rakyat
Presiden Prabowo memperkirakan nilai aset Danantara dapat mencapai USD 1 triliun jika dikelola secara optimal. Ini merupakan potensi yang luar biasa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pengelolaan aset negara harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat. Setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan Danantara harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dana yang dihasilkan dari pengelolaan Danantara yang optimal dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Reformasi Pengelolaan BUMN dan Pergantian Direksi
Presiden Prabowo meminta seluruh direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien dan merugikan negara. Efisiensi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan BUMN ke depannya.
Evaluasi kinerja direksi BUMN akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian integritas dan profesionalisme. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang kompeten dan berintegritas yang memimpin BUMN.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pergantian direksi akan dilakukan jika terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Proses pergantian ini akan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menghindari diskriminasi.
Kriteria Pemilihan Direksi BUMN
Dalam memilih direksi BUMN, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghindari faktor-faktor non-objektif seperti suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik. Prioritas utama adalah memilih individu yang kompeten dan berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat Indonesia.
Proses seleksi direksi BUMN harus transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan harus jelas dan terukur, sehingga memastikan terpilihnya kandidat terbaik yang mampu membawa BUMN mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Dengan reformasi pengelolaan BUMN dan Danantara yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang baik dan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan hal ini patut diapresiasi dan perlu didukung oleh semua pihak.
