Piagam Jakarta, disusun Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, merupakan dokumen bersejarah yang memuat rumusan dasar negara Indonesia. Dokumen ini merepresentasikan hasil kompromi antara kelompok-kelompok nasionalis dan Islam, mencerminkan keragaman bangsa Indonesia dalam merumuskan fondasi negara.
Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal Pancasila, namun mengalami penyempurnaan sebelum disahkan. Pemahaman mendalam tentang isi Piagam Jakarta sangat penting untuk memahami perjalanan sejarah dan nilai-nilai dasar negara Indonesia.
Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta
Piagam Jakarta merumuskan lima sila sebagai dasar negara, yang kemudian mengalami revisi pada sila pertama sebelum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Lima sila tersebut awalnya berbunyi:
-
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila ini menunjukkan pengakuan terhadap Tuhan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Rumusan ini merefleksikan perdebatan dan kompromi yang terjadi dalam proses perumusan dasar negara.
-
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya nilai kemanusiaan sebagai dasar interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
-
Persatuan Indonesia. Menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya menjadi tujuan utama, menciptakan kesatuan dalam keberagaman.
-
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem pemerintahan demokratis berdasarkan musyawarah dan mufakat menjadi landasan utama pengambilan keputusan.
-
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan sosial tanpa diskriminasi untuk semua warga negara merupakan cita-cita utama.
Isi Naskah Piagam Jakarta di Luar Lima Sila
Selain lima sila tersebut, Piagam Jakarta juga berisi pengantar yang menegaskan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penolakan terhadap penjajahan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai universal.
Dokumen ini menegaskan pembentukan Republik Indonesia yang berdaulat, dibangun berdasarkan kelima prinsip yang tercantum. Ini menunjukkan visi para pendiri bangsa untuk Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Perubahan Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945
Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan.
Perubahan ini merupakan keputusan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk. Ini mencerminkan komitmen untuk mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
Signifikansi Piagam Jakarta
Piagam Jakarta merupakan dokumen historis yang sangat penting. Dokumen ini merepresentasikan proses perumusan dasar negara yang penuh dinamika dan kompromi. Pemahaman terhadap isi dan konteks historisnya sangat penting untuk menghargai perjuangan para pendiri bangsa dalam membangun negara.
Meskipun mengalami perubahan, Piagam Jakarta tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Dokumen ini menunjukkan perjuangan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan dasar negara yang mengakomodasi keberagaman bangsa.
Kajian mendalam terhadap Piagam Jakarta membantu kita memahami proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan serta kesatuan dalam keberagaman.
Perubahan pada sila pertama menunjukkan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa.
