Peran perempuan dalam pembangunan nasional kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XXI Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) tahun 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kontribusi perempuan, terutama dalam semangat peringatan Hari Kartini.
Rakernas PWKI 2025 menjadi momentum refleksi perjuangan perempuan Indonesia dan bagaimana meneruskan semangat tersebut di berbagai aspek kehidupan. Arifah menyatakan bahwa rapat kerja ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasi capaian dan merencanakan langkah selanjutnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Tiga Program Prioritas Kementerian PPPA
Kementerian PPPA memiliki tiga program prioritas untuk memperkuat peran perempuan: Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan Call Center SAPA 129, dan Satu Data perempuan dan anak berbasis desa. Program RBI, misalnya, bertujuan untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak di tingkat komunitas.
Pentingnya kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut. Menteri PPPA mengajak PWKI untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan RBI di desa dan kelurahan dalam wilayah kerja mereka. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
Program Satu Data perempuan dan anak berbasis desa bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif tentang kondisi perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Data ini akan menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan dan program yang lebih efektif dan tertarget.
Tantangan Pemberdayaan Perempuan: Pekerja Migran Indonesia
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyoroti permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI), di mana 80% dari 4,3 juta PMI adalah perempuan. Mereka rentan terhadap kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan PMI, sangat diperlukan. Perlindungan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh PMI juga menjadi prioritas, mencakup aspek pola asuh, ekonomi keluarga, dan hubungan jarak jauh. Keberangkatan yang resmi menjadi kunci perlindungan yang efektif dari negara.
Komitmen PWKI dalam Pemberdayaan Perempuan
Ketua Umum PWKI, Pdt. Deety B. T. Liow Mambo, menyatakan bahwa Rakernas ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.
PWKI berkomitmen aktif dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan perlindungan pekerja migran.
Harapan untuk Indonesia Emas 2045
Rakernas PWKI diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata yang dapat diterapkan di tingkat akar rumput. Rekomendasi ini akan difokuskan pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai kontribusi nyata menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil, sangat krusial dalam mencapai tujuan ini.
Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan itu sendiri, tetapi juga akan berdampak positif pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan keterlibatan penuh perempuan dalam setiap proses pembangunan.
Selain tiga program prioritas yang telah disebutkan, Kementerian PPPA juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui berbagai kampanye dan program edukasi. Kerjasama dan sinergi antar stakeholder menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
