Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah (Pemda) terkait implementasi penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan ini telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada 25 November 2024, yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Mendagri. Mendagri, Tito Karnavian, akan berkoordinasi langsung dengan Pemda yang belum menerapkan kebijakan ini.
Penghargaan akan diberikan kepada Pemda yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR, serta berhasil mengimplementasikannya secara efektif. Bentuk penghargaan beragam, mulai dari piagam penghargaan hingga insentif fiskal yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.
Sebaliknya, Pemda yang belum menjalankan kebijakan ini akan dikenai sanksi berupa surat teguran. Transparansi menjadi kunci, sehingga informasi mengenai kinerja Pemda dalam hal ini akan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Tujuan dan Dampak Kebijakan
Kebijakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi MBR dan mendorong peningkatan kualitas hidup mereka.
Dengan adanya transparansi dan sistem penghargaan serta sanksi, diharapkan akan tercipta iklim kompetisi yang sehat antar daerah. Pemda akan terdorong untuk lebih proaktif dan responsif dalam melayani masyarakat.
Penerapan kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses MBR terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Ini sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kendala Implementasi di Daerah
Beberapa Pemda masih belum menerapkan kebijakan penghapusan retribusi tersebut. Mendagri mengemukakan beberapa kemungkinan penyebabnya, di antaranya kurangnya pemahaman tentang manfaat kebijakan, kurangnya political will, dan kekhawatiran akan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, Mendagri menekankan bahwa masih banyak potensi PAD lain yang dapat digali tanpa harus membebani MBR. Pemda diimbau untuk lebih bijaksana dan mencari solusi alternatif untuk meningkatkan PAD tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi kendala implementasi, Kemendagri akan melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada Pemda. Hal ini mencakup penjelasan detail mengenai manfaat kebijakan, tata cara implementasi, dan potensi sumber PAD alternatif.
Selain itu, Kemendagri juga akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemda yang membutuhkan bantuan dalam menerapkan kebijakan ini. Kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait juga akan ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program ini.
Kemendagri juga akan mempertimbangkan untuk memberikan pelatihan khusus kepada para kepala daerah dan jajarannya agar mereka dapat memahami secara mendalam tentang pentingnya kebijakan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya dengan efektif dan efisien.
Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan seluruh Pemda dapat segera mengimplementasikan kebijakan penghapusan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
