Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak para akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem Pilkada dan pemilu di Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025.
Meskipun sebagian besar daerah telah menyelesaikan Pilkada, beberapa daerah masih menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini mengganggu kelancaran pemerintahan daerah dan memerlukan perhatian serius.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran akademisi UII dalam memberikan kajian dan masukan kepada pemerintah dan DPR. Kajian ini diharapkan dapat membantu revisi undang-undang tentang Pilkada, jika diperlukan.
Kelebihan dan Tantangan Pilkada Langsung
Tito mengakui bahwa Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata demokrasi. Masyarakat dapat langsung memilih pemimpin, memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah terpilih. Proses kampanye juga memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk ikut serta.
Namun, Pilkada langsung juga memiliki tantangan, terutama biaya politik yang tinggi. Ini berpotensi menimbulkan praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan sistem sangat penting.
Biaya Politik yang Tinggi dan Potensi Konflik
Biaya politik yang tinggi merupakan salah satu masalah utama dalam Pilkada langsung. Calon kepala daerah seringkali harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye, meningkatkan peluang bagi praktik korupsi dan money politics.
Sistem yang tidak transparan dan akuntabel juga meningkatkan risiko konflik. Persaingan yang ketat dan sengketa hasil pemilu dapat memicu kekerasan, jika tidak dikelola dengan baik. Maka dibutuhkan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil.
Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan, dan akses informasi publik harus dijamin.
Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga sangat penting. Petugas KPUD harus dilatih dengan baik dan diberikan perlindungan agar dapat bekerja secara profesional dan independen. Sistem rekrutmen yang transparan dan meritokratis juga perlu diterapkan.
Peran Akademisi dalam Pembenahan Sistem Pilkada
Akademisi memiliki peran penting dalam memberikan solusi atas permasalahan Pilkada. Mereka dapat melakukan riset, analisis, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti empiris.
Kajian komprehensif tentang sistem pembiayaan Pilkada, pengawasan partisipatif, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu sangat diperlukan. Hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi sistem Pilkada.
Selain itu, akademisi dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Edukasi politik yang efektif dapat membantu masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasinya kepada alumni UII atas kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi untuk menciptakan sistem Pilkada yang lebih baik, demokratis, dan akuntabel.
Kesimpulannya, perbaikan sistem Pilkada membutuhkan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang holistik, diharapkan sistem Pilkada di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik.
