Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan iklim investasi.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, memimpin peninjauan tersebut. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengancam iklim investasi di Jawa Tengah. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi dan monitoring penanganan ormas-ormas bermasalah.
Asep Jenal Ahmadi menegaskan bahwa pemerintah, sesuai arahan Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, tidak akan ragu untuk menindak tegas oknum ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Selain penindakan hukum, pemerintah juga akan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang terlibat, guna mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.
Penindakan Tegas dan Upaya Pencegahan
Penindakan hukum yang tegas akan diberikan kepada individu atau kelompok yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan keamanan masyarakat terjaga. Proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain penindakan, upaya pembinaan juga akan dilakukan terhadap ormas-ormas yang bermasalah. Pembinaan ini akan difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum, pemahaman akan peran ormas yang positif dalam masyarakat, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku dan mencegah keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal di masa mendatang.
Kawasan Industri Menjadi Titik Fokus
Berdasarkan laporan Polda Jawa Tengah, terdapat beberapa kawasan industri yang menjadi titik rawan aktivitas premanisme berkedok ormas. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak menjadi perhatian khusus.
Peningkatan pengawasan dan patroli di kawasan industri tersebut akan dilakukan secara intensif. Kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pihak pengelola kawasan industri akan ditingkatkan untuk mencegah gangguan keamanan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.
Data dan Statistik
Polda Jawa Tengah melaporkan telah terjadi 26 gangguan kamtibmas yang terkait dengan ormas bermasalah di 15 Polresta/Polres jajaran sepanjang tahun 2025. Data ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan yang berkelanjutan.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan evaluasi secara berkala. Data dan informasi yang akurat akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah premanisme yang berkedok ormas.
Kesimpulan
Permasalahan ormas yang terafiliasi dengan premanisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah. Komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku dan melakukan pembinaan terhadap ormas yang bermasalah merupakan langkah penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sangat krusial dalam upaya ini.
Keberhasilan dalam mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi penegakan hukum yang tegas, pembinaan yang efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
