Mengawal PILKADA di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dengan Gerakan Moral dan Aksi Damai

Foto: Zulfikar Adjie, S.Pd, M.Pd

Demokrasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi untuk didengar, setiap orang menjadikan demokrasi sebagai landasan kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan pilih. Demokrasi juga dianggap sebagai solusi yang tepat bagi kemajuan pembangunan bangsa ini. Sebagaimana diketahui bahwa, Bangsa Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat PILKADA dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 merupakan salah satu perwujudan demokrasi dimana masyarakat melakukan pemilihan sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu asas bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sesuai dengan aturan dan ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa setiap daerah haruslah mempunyai pemimpin atau kepala daerah yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, sosial dan kebudayaan. Berkembang dan majunya suatu daerah tergantung pada sosok pemimpin yang selalu berinovasi dalam melakukan pembangunan di daerah tersebut. Seorang pemimpin idaman rakyat adalah orang  yang konsisten terhadap janji-janji kampanye dan praktik kerjanya, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya diatas kepentingan pribadi atau kelompoknya, serta selalu terbuka terhadap aspirasi dan kritikan dari rakyatnya.

Ditahun ini tepatnya pada bulan desember 2020 nanti, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan hajatan politik lima tahunan, yang akan berlangsung di 270 Wilayah di Indonesia yaitu 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 kabupaten.

Hal ini merupakan salah satu momentum spesial di tahun ini yaitu pesta demokrasi atau pemilhan kepala daerah secara serentak, sebab melalui pilkada nanti akan menjadi suatu momentum dari setiap daerah melahirkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyatnya. 

Di Provinsi Gorontalo terdapat  tiga Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Tentunya ketiga kabupaten ini membutuhkan sosok pemimpin yang dapat membebaskan rakyat dari kehidupan yang tidak layak, kemiskinan, dan dapat meningkatkan sumber daya manusia di daerah serta menghargai keberagaman. Sehingganya rakyat perlu suatu pembuktian dan pertanggung jawaban seorang pemimpin bukan hanya sekedar janji-janji politik saja.

Dalam menyambut pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Gorontalo, yang merupakan sebuah hajatan lima tahunan ini dan melibatkan banyak pihak termaksud para generasi muda bangsa, maka perlu adanya kesiapan dari pemuda untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan pilkada ditiga Kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango dengan tetap berada pada tugas dan fungsi dalam melakukan pengawalan demi mewujudkan proses pilkada damai, sebab pilkada tahun ini memiliki tantangan sama dengan pilkada serentak sebelumnya (2015, 2017, dan 2018) karena determinasi dari politik saat ini mesti digawangi secara baik dan bukan sekedar hanya menjadi pesta demokrasi semata saja, akan tetapi harus lebih substantif pada kesehjahteraan dari rakyat atau daerah pada lima tahun ke depan. 

Oleh karena itu, dalam mengawal pilkada tahun 2020 ditiga Kabupaten Provinsi Gorontalo ini harus dilandasi dengan gerakan moral, sebagai warga Negara yang baik dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, agar terciptanya pilkada damai dan terbebas dari praktik money politik yang dapat menghacurkan demokrasi bangsa, dan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya serta dapat membangun daerah menjadi berkembang dan maju.

Mengawal PILKADA di Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dengan Gerakan Moral dan Aksi Damai"

Oleh 

Zulfikar Adjie, S.Pd, M.Pd