 |
| Foto : Mantan ketua HMJ Informatika UNG dan bendahara umum FPG Ahmad Musa |
Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah provinsi Gorontalo dalam rangka penangan covid 19 dengan menggeser anggaran beasiswa daerah kurang lebih senilai 8 M itu sangat tidak tepat.
seharusnya pemerintah segera merealisasikan beasiswa yg telah di usulkan melalui Dikbudpora untuk segera di cairkan, mengingat situasi saat ini para orang tua mahasiswa itu betul betul sangat terkena dampak dari pada pandemi ini.
belum lagi dari data yang menjadi penerima tersebut reta rata memiliki penghasilan dibawa rata rata . Bila perlu pemerintah harus menambah anggaran tersebut sehingga pemanfaatannya bisa di rasakan oleh mahasiswa lainnya.Sangat di sayangkan pemerintah saat ini tidak hadir dalam mengambil kebijakan untuk merealisasikan beasiswa yang sudah di anggarkan tersebut.
Bagi saya untuk menyelamatkan yang lain tidak harus mengorbankan yang lain ,ada beberap pekerjaan pemerintah yang saya pikir belum terlalu urgen untuk dilaksanakan tahun ini ,misalnya renovasi gedung kantor kejaksaan tinggi Gorontalo dengan nilai proyek 3,7 M ,ini kan renovasi artinya gedung ini Masi bisa di gunakan sehingga bagi saya ini belum terlalu prioritas .
Sebagaimana kita ketahui mahasiswa adalah satu entitas masyarakat yang notabennya adalah mereka yang belajar di perguruan tinggi negri maupun swasta. Sebagai mana satu institusi atau kampus tanpa mahasiswa tentu perguruan tinggi tersebut tidak akan berjalan sebagamana yang kita harapkan. dari sinilah hubungan antara mahasiswa dan kampus itu terbangun.
Adanya covid 19 ini membawa dampak yang cukup serius bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang serius juga dirasakan pada sektor pendidikan, ada sebuah kebijakan pemerintah yang dibuat pemerintah yang dampaknya sangat dirasakan oleh mahasiswa, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daraing.hal ini merupakan langkah kongrit dari pemerintah untu memutuskan penyebaran virus corona dan jumlah kasus yang semakin bertambah. Dari aspek ekonomi tentu ini sangat memberatkan para mahasiswa dimana mahasiswa tersebut harus dibebankan biaya paket data untuk melangsungkan perkuliahan .
Berbagai formulasi kebijakan oleh masing masing kampus telah dilakukan sebagai langkah kongrit sehingga mahasiswa dapat melangsungkan perkuliahan. sebagaimana kampus dimana saya kuliah (Universitas Negeri Gorontalo) telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menurut saya itu bagian dari langkah solutif. Diantaranya memberikan mahasiswa paket data ,memberikan mahasiswa sembako,bahkan baru baru ini rektor ung telah menyampaikan tentang keringanan pembayaran ukt mahasiswa ini serta merta untuk menjawab kegalaun mahasiswa.
Sayangnnya kebijakan kampus ini tidak dibarengi dengan langkah pemerintah daerah provinsi gorontalo dalam hal menjawab keresahan tadi, saya berharap kepada anggota DPRD provinsi Gorontal,TAPD, untuk mengadakan pertemuan kembali dengan gubernur Gorontalo untuk membahas kembali terkait dengan pergeseran anggaran tersebut